Tanda tangan digital menawarkan berbagai kepraktisan dan penghematan bagi individu maupun perusahaan, maka tidak heran bila penggunaan tanda tangan digital kian populer. Sayangnya, banyak orang belum memahami secara betul jenis-jenis tanda tangan digital yang beredar di pasaran. Pasalnya, tidak semua tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Sudah ada banyak kasus di mana penggunaan tanda tangan digital malah merugikan penggunanya hanya karena mereka tidak menggunakan tanda tangan digital yang tidak memenuhi regulasi.

Akibat Hukum Tanda Tangan Digital yang Tidak Sah

Salah satu kasus penggunaan tanda tangan digital yang tidak sah terjadi di California, Amerika Serikat, pada tahun 2016. Kasus ini menimpa Paul Bains, seorang pengacara yang menggunakan tanda tangan digital untuk menyatakan kebangkrutan. Layanan tanda tangan digital yang digunakan Paul Bains merupakan entitas ternama yang sudah digunakan oleh berbagai jaringan bisnis di Amerika. Akan tetapi, pengadilan menetapkan bahwa tanda tangan digital yang digunakan Paul Bains tidak sah karena tanda tangan tersebut dihasilkan hanya lewat tombol ‘click to sign’ tanpa melalui proses autentikasi lebih lanjut. Hakim menganggap bahwa siapa saja bisa menekan tombol tersebut sehingga identitas penanda tangan pada dokumen tersebut tidak bisa dipastikan.

Kasus lainnya yang belum lama ini terjadi menimpa Brad Levin di Denver. Brad Levin adalah seorang kandidat jaksa agung dari partai Demokrat. Untuk menjadi jaksa agung, Levin membutuhkan kurang lebih 10.500 tanda tangan di petisi yang mendukungnya. Akan tetapi, dari hampir 16.000 tanda tangan yang dikumpulkan, tanda tangan yang dianggap valid tidak sampai 9.000, membuatnya gagal maju menjadi jaksa agung. Pejabat dari negara bagian Colorado menolak sebagian besar tanda tangan tersebut karena tidak bisa menemukan identitas dan informasi dari mayoritas penandatangan petisinya. Levins pun mengakui bahwa tanda tangan tersebut tidak melalui proses verifikasi digital yang bisa menyatakan bahwa para pendukungnya benar-benar menandatangani petisi untuk mendukungnya.

Kasus-kasus di atas menjadi contoh tentang pentingnya tanda tangan digital yang terpercaya, yang mampu memverifikasi identitas agar bisa dianggap sah secara hukum.

Aturan Hukum Tanda Tangan Digital di Indonesia

Untuk melindungi warga negara Indonesia saat melakukan transaksi ataupun membuat perjanjian seara elektronik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur penggunaan tanda tangan digital. Salah satu hukum ini, yang menjadi rujukan utama dari KOMINFO, adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 6 syarat tertentu, yaitu:

• Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
• Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
• Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
• Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
• Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
• Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Bila merujuk pada syarat yang ditetapkan pemerintah ini, hanya penyedia tanda tangan digital kategori Advanced dan Qualified yang mampu memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan basah di Indonesia.

Memilih Layanan Tanda Tangan Digital yang Sah di Indonesia

Setelah mempelajari 3 jenis tanda tangan digital yang beredar di pasaran, tentunya Anda sebagai pengguna sudah dapat menentukan sendiri bahwa tanda tangan digital level advanced dan qualified merupakan pilihan terbaik yang Anda miliki. Di Indonesia, sertifikasi penyedia layanan tanda tangan digital level advanced dan qualified diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyedia layanan tanda tangan digital yang telah memenuhi syarat sebagai penyedia tanda tangan level advanced dan qualified akan memperoleh sertifikasi Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik yang diberikan oleh Kominfo.